A. Latar Belakang Integrasi
Integrasi Timor-Timur ke dalam wilayah Indonesia tidak terlepas dari situasi politik internasional saat itu, yaitu perang dingin dimana konstelasi geopolitik kawasan Asia Tenggara saat itu terjadi perebutan pengaruh dua blok yang sedang bersaing pada saat itu yaitu Blok Barat (Amerika Serikat) dan Blok Timur (Uni Soviet) . Dengan kekalahan Amerika Serikat di Vietnam pada tahun 1975, berdasarkan teori domino yang diyakini oleh Amerika Serikat bahwa kejatuhan Vietnam ke tangan kelompok komunis akan merembet ke wilayah–wilayah lainnya. Berdirinya pemerintahan Republik Demokratik Vietnam yang komunis dianggap sebagai ancaman yang bisa menyebabkan jatuhnya negara-negara di sekitarnya ke tangan pemerintahan komunis. Kemenangan komunis di Indocina (Vietnam) secara tidak langsung juga membuat khawatir para elit Indonesia (khususnya pihak militer). Pada saat yang sama di wilayah koloni Portugis (Timor-Timur) yang berbatasan secara langsung dengan wilayah Indonesia terjadi krisis politik. Krisis itu sendiri terjadi sebagai dampak kebebasan yang diberikan oleh pemerintah baru Portugal di bawah pimpinan Jenderal Antonio de Spinola. Ia telah melakukan perubahan dan berusaha mengembalikan hak-hak sipil, termasuk hak demokrasi masyarakatnya, bahkan dekolonisasi.
Di Timor-Timur muncul tiga partai politik besar yang memanfaatkan kebebasan yang diberikan oleh pemerintah Portugal. Ketiga partai politik itu adalah: (1) Uniao Democratica Timorense (UDT-Persatuan Demokratik Rakyat Timor) yang ingin merdeka secara bertahap. Untuk tahap awal UDT menginginkan Timor-Timur menjadi negara bagian dari Portugal: (2) Frente Revoluciondria de Timor Leste Independente (Fretilin-Front Revolusioner Kemerdekaan Timor-Timur) yang radikal –Komunis dan ingin segera merdeka; dan (3) Associacau Popular Democratica Timurense (Apodeti- Ikatan Demokratik Popular Rakyat Timor) yang ingin bergabung dengan Indonesia. Selain itu terdapat dua Partai kecil, yaitu Kota dan Trabalista. Ketiga partai tersebut saling bersaing, bahkan timbul konflik berupa perang saudara. Pada tanggal 31 Agustus 1974 ketua umum Apodeti, Arnaldo dos Reis Araujo, menyatakan partainya menghendaki bergabung dengan Republik Indonesia sebagai provinsi ke-27. Pertimbangan yang diajukan adalah rakyat di kedua wilayah tersebut mempunyai persamaan dan hubungan yang erat, baik secara historis dan etnis maupun geografis. Menurutnya integrasi akan menjamin stabilitas politik di wilayah tersebut. Pernyataan tokoh Apodeti itu mendapat respons yang cukup positif dari para elit politik Indonesia, terutama dari kalangan elit militer, yang pada dasarnya memang merasa khawatir jika Timor-Timur yang berada di “halaman belakang” jatuh ke tangan komunis. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia tidak serta merta menerima begitu saja keinginan orang-orang Apodeti.
Demonstrasi masyarakat Timor-Timur yang menginginkan integrasi Keterlibatan Indonesia secara langsung di Timor-Timur terjadi setelah adanya permintaan dari para pendukung “Proklamasi Balibo”, yang terdiri UDT bersama Apodeti, Kota dan Trabalista. Keempat partai itu pada tanggal 30 November 1975 di kota Balibo mengeluarkan pernyataan untuk bergabung dengan pemerintahan Republik Indonesia. Pada tanggal 31 Mei 1976 DPR Timor-Timur mengeluarkan petisi yang isinya mendesak pemerintah Republik Indonesia agar secepatnya menerima dan mengesahkan bersatunya rakyat dan wilayah Timor Timur ke dalam Negara Republik Indonesia.
B. Upaya Integrasi
Pada tanggal 2 November 1975, Fretelin mengumumkan pembentukan Republik Demokrasi Timor-Timur dengan Xavier Do Amaral sebagai presidennya. Proklamasi yang dilakukan oleh Fretelin dianggap tidak sah karena tanpa persetujuan dari partai lainnya. Adanya Proklamasi yang dibacakan oleh Fretelin membuat UDT bersama Apodeti, Kota dan Trabalista mengeluarkan pengumuman bersama yakni Proklamasi Balibo. Keempat partai itu pada tanggal 30 November 1975 di kota Balibo mengeluarkan pernyataan untuk bergabung dengan pemerintahan Republik Indonesia.
Pada tanggal 17 Desember 1975, UDT, Apodeti, KOTA dan Trabalista menyatakan berdirinya Pemerintahan Sementara Timor-Timur (PSTT) untuk menyelenggarakan tertib pemerintah, administrasi, hukum dan keamanan. Gubernur PSTT dipilihlah Arnaldo Dos Ries Araujo yang merupakan ketua Apodeti. Selain itu juga dibentuk DPR Timor-Timur yang diketuai oleh Guielerme Maria Goncalves. Dengan terbentuknya PSTT dan DPR Timor-Timur tersebut, rakyat Timor-Timur mempunyai hak penuh untuk memutuskan masa depannya sendiri.
Pemerintah Indonesia yang sedikit condong ke barat kemudian merespon positif dari Proklamasi Balibo tersebut. Ada rasa ketakutan dimana nanti Fretelin dengan ideologi komunisnya yang akan menganggu stabilitas Indonesia. Atas keinginan bergabung rakyat Timor Timur dan permintaan bantuan yang diajukan, pemerintah Indonesia lalu menerapkan “Operasi Seroja” (1975-1977). Operasi militer ini diam-diam didukung oleh Amerika Serikat, Australia dan negara barat lainnya yang tidak ingin pemerintahan komunis berdiri di Timor Timur. Pada masa itu Perang Dingin antara AS dengan Uni Sovyet yang komunis memang tengah berlangsung. Apalagi hal ini didasarkan oleh adanya Teori Domino, bahwa pasca jatuhnya Vietnam ke komunis akan merembet ke daerah sekitarnya, salah satunya adalah Indonesia.
Pada tanggal 31 Mei 1976 DPR Timor-Timur mengeluarkan petisi yang isinya mendesak pemerintah Republik Indonesia agar secepatnya menerima dan mengesahkan bersatunya rakyat dan wilayah Timor Timur ke dalam Negara Republik Indonesia. Menanggapi Petisi tersebut, maka dibentuklah delegasi Pemerintah Republik Indonesia ke Timor-Timur yang bertugas untuk menyaksikan dan berusaha mengetahui kenyataan yang sebenarnya tentang kehendak rakyat Timor-Timur. Delegasi dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Amir Machmud.
Bersamaan dengan operasi-operasi keamanan yang dilakukan, pemerintah Indonesia dengan cepat juga menjalankan proses pengesahan Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia dengan mengeluarkan UU No. 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan pembentukan Daerah Tingkat I Timor Timur. Pengesahan ini akhirnya diperkuat melalui Tap MPR nomor IV/MPR/1978. Timor Timur secara resmi menjadi propinsi ke 27 di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dengan ibu kota di Dili. Gubernur pertama dari Timor-Timur adalah Arnoldo dos Reis Araujo dan wakilnya Fransisco Xavier Lopez da Cruz.
Integrasi Timor-Timur ke dalam wilayah Indonesia tidak terlepas dari situasi politik internasional saat itu, yaitu perang dingin dimana konstelasi geopolitik kawasan Asia Tenggara saat itu terjadi perebutan pengaruh dua blok yang sedang bersaing pada saat itu yaitu Blok Barat (Amerika Serikat) dan Blok Timur (Uni Soviet) . Dengan kekalahan Amerika Serikat di Vietnam pada tahun 1975, berdasarkan teori domino yang diyakini oleh Amerika Serikat bahwa kejatuhan Vietnam ke tangan kelompok komunis akan merembet ke wilayah–wilayah lainnya. Berdirinya pemerintahan Republik Demokratik Vietnam yang komunis dianggap sebagai ancaman yang bisa menyebabkan jatuhnya negara-negara di sekitarnya ke tangan pemerintahan komunis. Kemenangan komunis di Indocina (Vietnam) secara tidak langsung juga membuat khawatir para elit Indonesia (khususnya pihak militer). Pada saat yang sama di wilayah koloni Portugis (Timor-Timur) yang berbatasan secara langsung dengan wilayah Indonesia terjadi krisis politik. Krisis itu sendiri terjadi sebagai dampak kebebasan yang diberikan oleh pemerintah baru Portugal di bawah pimpinan Jenderal Antonio de Spinola. Ia telah melakukan perubahan dan berusaha mengembalikan hak-hak sipil, termasuk hak demokrasi masyarakatnya, bahkan dekolonisasi.
Di Timor-Timur muncul tiga partai politik besar yang memanfaatkan kebebasan yang diberikan oleh pemerintah Portugal. Ketiga partai politik itu adalah: (1) Uniao Democratica Timorense (UDT-Persatuan Demokratik Rakyat Timor) yang ingin merdeka secara bertahap. Untuk tahap awal UDT menginginkan Timor-Timur menjadi negara bagian dari Portugal: (2) Frente Revoluciondria de Timor Leste Independente (Fretilin-Front Revolusioner Kemerdekaan Timor-Timur) yang radikal –Komunis dan ingin segera merdeka; dan (3) Associacau Popular Democratica Timurense (Apodeti- Ikatan Demokratik Popular Rakyat Timor) yang ingin bergabung dengan Indonesia. Selain itu terdapat dua Partai kecil, yaitu Kota dan Trabalista. Ketiga partai tersebut saling bersaing, bahkan timbul konflik berupa perang saudara. Pada tanggal 31 Agustus 1974 ketua umum Apodeti, Arnaldo dos Reis Araujo, menyatakan partainya menghendaki bergabung dengan Republik Indonesia sebagai provinsi ke-27. Pertimbangan yang diajukan adalah rakyat di kedua wilayah tersebut mempunyai persamaan dan hubungan yang erat, baik secara historis dan etnis maupun geografis. Menurutnya integrasi akan menjamin stabilitas politik di wilayah tersebut. Pernyataan tokoh Apodeti itu mendapat respons yang cukup positif dari para elit politik Indonesia, terutama dari kalangan elit militer, yang pada dasarnya memang merasa khawatir jika Timor-Timur yang berada di “halaman belakang” jatuh ke tangan komunis. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia tidak serta merta menerima begitu saja keinginan orang-orang Apodeti.
Demonstrasi masyarakat Timor-Timur yang menginginkan integrasi Keterlibatan Indonesia secara langsung di Timor-Timur terjadi setelah adanya permintaan dari para pendukung “Proklamasi Balibo”, yang terdiri UDT bersama Apodeti, Kota dan Trabalista. Keempat partai itu pada tanggal 30 November 1975 di kota Balibo mengeluarkan pernyataan untuk bergabung dengan pemerintahan Republik Indonesia. Pada tanggal 31 Mei 1976 DPR Timor-Timur mengeluarkan petisi yang isinya mendesak pemerintah Republik Indonesia agar secepatnya menerima dan mengesahkan bersatunya rakyat dan wilayah Timor Timur ke dalam Negara Republik Indonesia.
B. Upaya Integrasi
Pada tanggal 2 November 1975, Fretelin mengumumkan pembentukan Republik Demokrasi Timor-Timur dengan Xavier Do Amaral sebagai presidennya. Proklamasi yang dilakukan oleh Fretelin dianggap tidak sah karena tanpa persetujuan dari partai lainnya. Adanya Proklamasi yang dibacakan oleh Fretelin membuat UDT bersama Apodeti, Kota dan Trabalista mengeluarkan pengumuman bersama yakni Proklamasi Balibo. Keempat partai itu pada tanggal 30 November 1975 di kota Balibo mengeluarkan pernyataan untuk bergabung dengan pemerintahan Republik Indonesia.
Pada tanggal 17 Desember 1975, UDT, Apodeti, KOTA dan Trabalista menyatakan berdirinya Pemerintahan Sementara Timor-Timur (PSTT) untuk menyelenggarakan tertib pemerintah, administrasi, hukum dan keamanan. Gubernur PSTT dipilihlah Arnaldo Dos Ries Araujo yang merupakan ketua Apodeti. Selain itu juga dibentuk DPR Timor-Timur yang diketuai oleh Guielerme Maria Goncalves. Dengan terbentuknya PSTT dan DPR Timor-Timur tersebut, rakyat Timor-Timur mempunyai hak penuh untuk memutuskan masa depannya sendiri.
Pemerintah Indonesia yang sedikit condong ke barat kemudian merespon positif dari Proklamasi Balibo tersebut. Ada rasa ketakutan dimana nanti Fretelin dengan ideologi komunisnya yang akan menganggu stabilitas Indonesia. Atas keinginan bergabung rakyat Timor Timur dan permintaan bantuan yang diajukan, pemerintah Indonesia lalu menerapkan “Operasi Seroja” (1975-1977). Operasi militer ini diam-diam didukung oleh Amerika Serikat, Australia dan negara barat lainnya yang tidak ingin pemerintahan komunis berdiri di Timor Timur. Pada masa itu Perang Dingin antara AS dengan Uni Sovyet yang komunis memang tengah berlangsung. Apalagi hal ini didasarkan oleh adanya Teori Domino, bahwa pasca jatuhnya Vietnam ke komunis akan merembet ke daerah sekitarnya, salah satunya adalah Indonesia.
Pada tanggal 31 Mei 1976 DPR Timor-Timur mengeluarkan petisi yang isinya mendesak pemerintah Republik Indonesia agar secepatnya menerima dan mengesahkan bersatunya rakyat dan wilayah Timor Timur ke dalam Negara Republik Indonesia. Menanggapi Petisi tersebut, maka dibentuklah delegasi Pemerintah Republik Indonesia ke Timor-Timur yang bertugas untuk menyaksikan dan berusaha mengetahui kenyataan yang sebenarnya tentang kehendak rakyat Timor-Timur. Delegasi dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Amir Machmud.
Bersamaan dengan operasi-operasi keamanan yang dilakukan, pemerintah Indonesia dengan cepat juga menjalankan proses pengesahan Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia dengan mengeluarkan UU No. 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan pembentukan Daerah Tingkat I Timor Timur. Pengesahan ini akhirnya diperkuat melalui Tap MPR nomor IV/MPR/1978. Timor Timur secara resmi menjadi propinsi ke 27 di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dengan ibu kota di Dili. Gubernur pertama dari Timor-Timur adalah Arnoldo dos Reis Araujo dan wakilnya Fransisco Xavier Lopez da Cruz.
C. Operasi Keamanan
1. Operasi Seroja (1975–1977)
Operasi Seroja adalah operasi militer terbesar yang pernah dilakukan oleh Indonesia Setelah pengeboman angkatan laut Dili, pasukan yg berlayar dari laut Indonesia mendarat di kota sekaligus menurunkan pasukan. Pasukan terjun payung Indonesia melompat ke Dili, di mana mereka terlibat dalam enam jam pertempuran dengan kelompok bersenjata FALINTIL. kapal perang Indonesia mengarahkan pasukan tentara untuk maju dan pesawat transportasi Indonesia sendiri menurunkan beberapa pasukan tentara mereka di atas pasukan Falintil yang akhirnya mundur dan menderita akibat serangan tersebut Pada tengah hari, pasukan Indonesia telah merebut kota dengan korban 35 tentara Indonesia yang tewas, sementara 122 orang bersenjata FALINTIL tewas dalam pertempuran tersebut.
Pada tanggal 10 Desember invasi kedua menghasilkan penguasaan kota terbesar kedua, Baucau, dan pada Hari Natal, sekitar 10.000 hingga 15.000 tentara mendarat di Liquisa dan Maubara. Pada April 1976 Indonesia memiliki sekitar 35.000 tentara di Timor Timur, dengan 10.000 lain berdiri di Timor Barat Indonesia. Sebagian besar pasukan ini berasal dari pasukan elit di Indonesia. Pada akhir tahun, 10.000 tentara menduduki Dili dan 20.000 lainnya telah dikerahkan di seluruh Timor Leste. Kalah jumlah, pasukan FALINTIL melarikan diri ke gunung-gunung dan terus melancarkan operasi tempur gerilya.
2. Pengepungan, pemusnahan, dan pembersihan akhir (1977-1978)
Pada awal Februari 1977, setidaknya enam dari 13 Broncos (pesawat) beroperasi di Timor Timur, dan membantu militer Indonesia menentukan posisi Fretilin. Seiring dengan persenjataan baru, tambahan 10.000 tentara dikirim untuk memulai kampanye baru yang dikenal sebagai 'solusi akhir'.
Kampanye 'solusi akhir' melibatkan dua taktik utama: Kampanye 'pengepungan dan penghancuran' yang melibatkan pengeboman desa dan daerah pegunungan lewat pesawat, menyebabkan kelaparan dan defoliasi menutup tanah. Ketika penduduk desa yang masih hidup datang ke daerah yang lebih rendah dan berbaring untuk menyerah, militer menembaki mereka. Yang selamat lainnya ditempatkan di kamp-kamp permukiman di mana mereka dicegah untuk bepergian atau kembali bertani. Pada awal tahun 1978, penduduk sipil di seluruh desa Arsaibai, dekat perbatasan Indonesia, dibunuh karena mendukung Fretilin setelah dibombardir dan menderita kelaparan. Selama periode ini, dugaan penggunaan senjata kimia Indonesia muncul, desa-desa melaporkan belatung muncul di tanaman setelah serangan bom. Keberhasilan kampanye 'pengepungan dan penghancuran' menjadi 'kampanye pembersihan akhir', di mana anak-anak dan orang dari kamp-kamp permukiman dipaksa untuk memegang tangan dan berbaris di depan pasukan Indonesia yang mencari anggota Fretilin. Ketika anggota Fretilin ditemukan, para anggota akan dipaksa untuk menyerah atau menembak diri sendiri. Kampanye 'pengepungan dan penghancuran' oleh Indonesia pada 1977-1978 mematahkan milisi utama Fretilin dan Presiden Timor Timur yang pandai sekaligus komandan militer, Nicolau Lobato, ditembak dan dibunuh oleh pasukan helikopter Indonesia pada tanggal 31 Desember 1978.
D. Keterlibatan Asing
1. Keterlibatan AS
Setahun sebelumnya, pada bulan Desember 1974, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Henry Kissinger telah diminta oleh perwakilan pemerintah Indonesia mengenai apakah AS akan menyetujui invasi. Pada bulan Maret 1975, Duta Besar AS untuk Indonesia David Newsom, merekomendasikan "kebijakan keheningan" tentang masalah ini dan didukung oleh Kissinger. Pada 8 Oktober 1975, anggota Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, Philip Habib, mengatakan peserta rapat bahwa "Sepertinya orang Indonesia telah memulai serangan terhadap Timor". Tanggapan Kissinger Habib adalah, "Aku menduga anda benar-benar akan tutup mulut tentang hal ini".[
Pada hari sebelum invasi, Presiden AS Gerald R. Ford dan Kissinger bertemu dengan Presiden Indonesia Soeharto. Amerika Serikat telah mengalami kemunduran setelah menghancurkan Vietnam, menyisakan Indonesia sebagai sekutu paling penting di wilayah tersebut. Kepentingan nasional AS "harus berada di sisi Indonesia," Ford menyimpulkan. Menurut dokumen yang dideklasifikasi dan dirilis oleh Arsip Keamanan Nasional (NSA) pada bulan Desember 2001, mereka memberi lampu hijau untuk invasi. Menanggapi Suharto yang mengatakan, "Kami ingin pemahaman anda jika dianggap perlu untuk mengambil tindakan yang cepat atau drastis [di Timor Timur]," jawab Ford, "Kami akan memahami dan tidak mempermasalahkan hal tersebut. Kami memahami masalah dan niat yang anda miliki". Kissinger setuju, meskipun ia memiliki kekhawatiran bahwa penggunaan senjata buatan AS di invasi akan terkena pengawasan publik, berbicara tentang keinginan mereka untuk "mempengaruhi reaksi di Amerika" sehingga "akan ada sedikit kesempatan orang-orang berbicara dalam cara yang tidak sah". AS juga berharap invasi akan relatif cepat dan tidak berlarut-larut hingga melibatkan perlawanan. "Adalah penting bahwa apa pun yang anda lakukan berhasil dengan cepat", kata Kissinger ke Soeharto.
AS juga memainkan peran penting dalam memasok senjata ke Indonesia. Seminggu setelah invasi Timor Timur, Dewan Keamanan Nasional menyiapkan analisis rinci dari unit militer Indonesia yang terlibat dan peralatan AS yang mereka gunakan. Hasil analisis menunjukkan bahwa hampir semua peralatan militer yang digunakan dalam invasi disediakan AS: AS - menyediakan pendamping dalam perusakan Timor Timur saat serangan berlangsung; Marinir Indonesia turun dari kapal pendarat yang disediakan AS; AS -menyediakan C-47 dan pesawat C-130 untuk pasukan terjun payung Indonesia dan memberondong Dili dengan senapan mesin kaliber 50; sedangkan brigade Airborne 17 dan 18 yang memimpin serangan terhadap ibukota Timor yang "benar-benar didukung US MAP", dan pelompat master mereka dilatih oleh AS. Sementara pemerintah AS mengklaim telah menangguhkan bantuan militer dari Desember 1975 sampai Juni 1976, bantuan militer sebenarnya atas apa yang Departemen Luar Negeri AS usulkan dan persetujuan Kongres AS yang terus meningkat, hampir dua kali lipat. AS juga membuat empat penawaran senjata baru, termasuk persediaan dan komponen untuk 16 OV-10 Bronco, yang menurut Profesor Cornell University Benedict Anderson, yang "dirancang khusus untuk tindakan kontra-pemberontakan terhadap musuh tanpa senjata dan pesawat yang efektif dan sepenuhnya berguna untuk membela Indonesia melawan musuh asing". Kebijakan ini berlanjut di bawah pemerintahan Carter. Secara total, Amerika Serikat menghabiskan lebih dari $ 250.000.000 bantuan militer ke Indonesia antara tahun 1975 dan 1979. Bersaksi di depan Kongres AS, Penasihat Deputi Hukum Departemen Luar Negeri AS,
2. Keterlibatan Australia
Pada September 2000 Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia merilis sebelumnya tentang file rahasia yang menunjukkan bahwa komentar oleh Pemerintah Buruh Whitlam mungkin telah mendorong rezim Suharto untuk menyerang Timor Timur. Meskipun tidak populernya peristiwa di Timor Timur dalam beberapa segmen dari masyarakat Australia, pemerintah Fraser, Hawke dan Keating diduga bekerja sama dengan militer Indonesia dan Presiden Soeharto untuk rincian yang jelas tentang kondisi di Timor Timur dan untuk melestarikan kekuasaan Indonesia dari wilayah tersebut. Ada beberapa keresahan terhadap kebijakan dengan masyarakat Australia, karena kematian wartawan Australia dan bisa dibilang juga karena tindakan rakyat Timor dalam mendukung pasukan Australia selama Pertempuran Timor dalam Perang Dunia Kedua yang tidak terlupakan. Protes terjadi di Australia melawan masyarakat, dan beberapa warga negara Australia berpartisipasi dalam gerakan perlawanan.
Pemerintah Australia melihat hubungan baik dan stabilitas di Indonesia (tetangga terbesar di Australia) yang menyediakan penyangga keamanan penting untuk utara Australia. Namun demikian, Australia memberikan perlindungan penting untuk pendukung kemerdekaan Timor Timur seperti José Ramos-Horta (yang bermarkas di Australia selama pengasingannya). Jatuhnya Presiden Indonesia Soeharto dan pergeseran dalam kebijakan Australia oleh Pemerintahan Howard pada tahun 1998 membantu memicu proposal untuk referendum mengenai masalah kemerdekaan Timor Timur. Pada akhir tahun 1998, pemerintah Australia menulis surat ke Indonesia tentang pengaturan sebuah perubahan kebijakan Australia, menunjukkan bahwa Timor Timur akan diberi kesempatan untuk memilih kemerdekaan dalam satu dekade. Surat itu mengacaukan Presiden Indonesia BJ Habibie, yang melihat bahwa Indonesia menyiratkan "kekuatan kolonial" dan ia memutuskan untuk mengumumkan referendum sekejap setelahnya. Sebuah referendum yang disponsori oleh PBB diselenggarakan pada tahun 1999 menunjukkan persetujuan yang luar biasa untuk sebuah kemerdekaan, tetapi diikuti oleh bentrokan dan krisis keamanan, dihasut oleh milisi anti-kemerdekaan. Australia kemudian memimpin Pasukan Internasional PBB yang didukung untuk Timor Timur untuk mengakhiri kekerasan dan ketertiban dipulihkan. Sementara intervensi itu akhirnya berhasil, hubungan Australia-Indonesia memakan waktu beberapa tahun untuk kembali pulih.
1. Operasi Seroja (1975–1977)
Operasi Seroja adalah operasi militer terbesar yang pernah dilakukan oleh Indonesia Setelah pengeboman angkatan laut Dili, pasukan yg berlayar dari laut Indonesia mendarat di kota sekaligus menurunkan pasukan. Pasukan terjun payung Indonesia melompat ke Dili, di mana mereka terlibat dalam enam jam pertempuran dengan kelompok bersenjata FALINTIL. kapal perang Indonesia mengarahkan pasukan tentara untuk maju dan pesawat transportasi Indonesia sendiri menurunkan beberapa pasukan tentara mereka di atas pasukan Falintil yang akhirnya mundur dan menderita akibat serangan tersebut Pada tengah hari, pasukan Indonesia telah merebut kota dengan korban 35 tentara Indonesia yang tewas, sementara 122 orang bersenjata FALINTIL tewas dalam pertempuran tersebut.
Pada tanggal 10 Desember invasi kedua menghasilkan penguasaan kota terbesar kedua, Baucau, dan pada Hari Natal, sekitar 10.000 hingga 15.000 tentara mendarat di Liquisa dan Maubara. Pada April 1976 Indonesia memiliki sekitar 35.000 tentara di Timor Timur, dengan 10.000 lain berdiri di Timor Barat Indonesia. Sebagian besar pasukan ini berasal dari pasukan elit di Indonesia. Pada akhir tahun, 10.000 tentara menduduki Dili dan 20.000 lainnya telah dikerahkan di seluruh Timor Leste. Kalah jumlah, pasukan FALINTIL melarikan diri ke gunung-gunung dan terus melancarkan operasi tempur gerilya.
2. Pengepungan, pemusnahan, dan pembersihan akhir (1977-1978)
Pada awal Februari 1977, setidaknya enam dari 13 Broncos (pesawat) beroperasi di Timor Timur, dan membantu militer Indonesia menentukan posisi Fretilin. Seiring dengan persenjataan baru, tambahan 10.000 tentara dikirim untuk memulai kampanye baru yang dikenal sebagai 'solusi akhir'.
Kampanye 'solusi akhir' melibatkan dua taktik utama: Kampanye 'pengepungan dan penghancuran' yang melibatkan pengeboman desa dan daerah pegunungan lewat pesawat, menyebabkan kelaparan dan defoliasi menutup tanah. Ketika penduduk desa yang masih hidup datang ke daerah yang lebih rendah dan berbaring untuk menyerah, militer menembaki mereka. Yang selamat lainnya ditempatkan di kamp-kamp permukiman di mana mereka dicegah untuk bepergian atau kembali bertani. Pada awal tahun 1978, penduduk sipil di seluruh desa Arsaibai, dekat perbatasan Indonesia, dibunuh karena mendukung Fretilin setelah dibombardir dan menderita kelaparan. Selama periode ini, dugaan penggunaan senjata kimia Indonesia muncul, desa-desa melaporkan belatung muncul di tanaman setelah serangan bom. Keberhasilan kampanye 'pengepungan dan penghancuran' menjadi 'kampanye pembersihan akhir', di mana anak-anak dan orang dari kamp-kamp permukiman dipaksa untuk memegang tangan dan berbaris di depan pasukan Indonesia yang mencari anggota Fretilin. Ketika anggota Fretilin ditemukan, para anggota akan dipaksa untuk menyerah atau menembak diri sendiri. Kampanye 'pengepungan dan penghancuran' oleh Indonesia pada 1977-1978 mematahkan milisi utama Fretilin dan Presiden Timor Timur yang pandai sekaligus komandan militer, Nicolau Lobato, ditembak dan dibunuh oleh pasukan helikopter Indonesia pada tanggal 31 Desember 1978.
D. Keterlibatan Asing
1. Keterlibatan AS
Setahun sebelumnya, pada bulan Desember 1974, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Henry Kissinger telah diminta oleh perwakilan pemerintah Indonesia mengenai apakah AS akan menyetujui invasi. Pada bulan Maret 1975, Duta Besar AS untuk Indonesia David Newsom, merekomendasikan "kebijakan keheningan" tentang masalah ini dan didukung oleh Kissinger. Pada 8 Oktober 1975, anggota Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, Philip Habib, mengatakan peserta rapat bahwa "Sepertinya orang Indonesia telah memulai serangan terhadap Timor". Tanggapan Kissinger Habib adalah, "Aku menduga anda benar-benar akan tutup mulut tentang hal ini".[
Pada hari sebelum invasi, Presiden AS Gerald R. Ford dan Kissinger bertemu dengan Presiden Indonesia Soeharto. Amerika Serikat telah mengalami kemunduran setelah menghancurkan Vietnam, menyisakan Indonesia sebagai sekutu paling penting di wilayah tersebut. Kepentingan nasional AS "harus berada di sisi Indonesia," Ford menyimpulkan. Menurut dokumen yang dideklasifikasi dan dirilis oleh Arsip Keamanan Nasional (NSA) pada bulan Desember 2001, mereka memberi lampu hijau untuk invasi. Menanggapi Suharto yang mengatakan, "Kami ingin pemahaman anda jika dianggap perlu untuk mengambil tindakan yang cepat atau drastis [di Timor Timur]," jawab Ford, "Kami akan memahami dan tidak mempermasalahkan hal tersebut. Kami memahami masalah dan niat yang anda miliki". Kissinger setuju, meskipun ia memiliki kekhawatiran bahwa penggunaan senjata buatan AS di invasi akan terkena pengawasan publik, berbicara tentang keinginan mereka untuk "mempengaruhi reaksi di Amerika" sehingga "akan ada sedikit kesempatan orang-orang berbicara dalam cara yang tidak sah". AS juga berharap invasi akan relatif cepat dan tidak berlarut-larut hingga melibatkan perlawanan. "Adalah penting bahwa apa pun yang anda lakukan berhasil dengan cepat", kata Kissinger ke Soeharto.
AS juga memainkan peran penting dalam memasok senjata ke Indonesia. Seminggu setelah invasi Timor Timur, Dewan Keamanan Nasional menyiapkan analisis rinci dari unit militer Indonesia yang terlibat dan peralatan AS yang mereka gunakan. Hasil analisis menunjukkan bahwa hampir semua peralatan militer yang digunakan dalam invasi disediakan AS: AS - menyediakan pendamping dalam perusakan Timor Timur saat serangan berlangsung; Marinir Indonesia turun dari kapal pendarat yang disediakan AS; AS -menyediakan C-47 dan pesawat C-130 untuk pasukan terjun payung Indonesia dan memberondong Dili dengan senapan mesin kaliber 50; sedangkan brigade Airborne 17 dan 18 yang memimpin serangan terhadap ibukota Timor yang "benar-benar didukung US MAP", dan pelompat master mereka dilatih oleh AS. Sementara pemerintah AS mengklaim telah menangguhkan bantuan militer dari Desember 1975 sampai Juni 1976, bantuan militer sebenarnya atas apa yang Departemen Luar Negeri AS usulkan dan persetujuan Kongres AS yang terus meningkat, hampir dua kali lipat. AS juga membuat empat penawaran senjata baru, termasuk persediaan dan komponen untuk 16 OV-10 Bronco, yang menurut Profesor Cornell University Benedict Anderson, yang "dirancang khusus untuk tindakan kontra-pemberontakan terhadap musuh tanpa senjata dan pesawat yang efektif dan sepenuhnya berguna untuk membela Indonesia melawan musuh asing". Kebijakan ini berlanjut di bawah pemerintahan Carter. Secara total, Amerika Serikat menghabiskan lebih dari $ 250.000.000 bantuan militer ke Indonesia antara tahun 1975 dan 1979. Bersaksi di depan Kongres AS, Penasihat Deputi Hukum Departemen Luar Negeri AS,
2. Keterlibatan Australia
Pada September 2000 Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia merilis sebelumnya tentang file rahasia yang menunjukkan bahwa komentar oleh Pemerintah Buruh Whitlam mungkin telah mendorong rezim Suharto untuk menyerang Timor Timur. Meskipun tidak populernya peristiwa di Timor Timur dalam beberapa segmen dari masyarakat Australia, pemerintah Fraser, Hawke dan Keating diduga bekerja sama dengan militer Indonesia dan Presiden Soeharto untuk rincian yang jelas tentang kondisi di Timor Timur dan untuk melestarikan kekuasaan Indonesia dari wilayah tersebut. Ada beberapa keresahan terhadap kebijakan dengan masyarakat Australia, karena kematian wartawan Australia dan bisa dibilang juga karena tindakan rakyat Timor dalam mendukung pasukan Australia selama Pertempuran Timor dalam Perang Dunia Kedua yang tidak terlupakan. Protes terjadi di Australia melawan masyarakat, dan beberapa warga negara Australia berpartisipasi dalam gerakan perlawanan.
Pemerintah Australia melihat hubungan baik dan stabilitas di Indonesia (tetangga terbesar di Australia) yang menyediakan penyangga keamanan penting untuk utara Australia. Namun demikian, Australia memberikan perlindungan penting untuk pendukung kemerdekaan Timor Timur seperti José Ramos-Horta (yang bermarkas di Australia selama pengasingannya). Jatuhnya Presiden Indonesia Soeharto dan pergeseran dalam kebijakan Australia oleh Pemerintahan Howard pada tahun 1998 membantu memicu proposal untuk referendum mengenai masalah kemerdekaan Timor Timur. Pada akhir tahun 1998, pemerintah Australia menulis surat ke Indonesia tentang pengaturan sebuah perubahan kebijakan Australia, menunjukkan bahwa Timor Timur akan diberi kesempatan untuk memilih kemerdekaan dalam satu dekade. Surat itu mengacaukan Presiden Indonesia BJ Habibie, yang melihat bahwa Indonesia menyiratkan "kekuatan kolonial" dan ia memutuskan untuk mengumumkan referendum sekejap setelahnya. Sebuah referendum yang disponsori oleh PBB diselenggarakan pada tahun 1999 menunjukkan persetujuan yang luar biasa untuk sebuah kemerdekaan, tetapi diikuti oleh bentrokan dan krisis keamanan, dihasut oleh milisi anti-kemerdekaan. Australia kemudian memimpin Pasukan Internasional PBB yang didukung untuk Timor Timur untuk mengakhiri kekerasan dan ketertiban dipulihkan. Sementara intervensi itu akhirnya berhasil, hubungan Australia-Indonesia memakan waktu beberapa tahun untuk kembali pulih.
3. Keterlibatan Inggris
Awal Mei 1997, Inggris menghabiskan £ 1m dalam pelatihan militer di Indonesia. 24 anggota senior angkatan bersenjata Indonesia dilatih di perguruan tinggi militer Inggris dan 29 petugas Indonesia belajar di lembaga non-militer.
Sumber : Anhar Gonggong dan Musa Asy ‘arie, 2005 Gambar
Penyusun: Annahar Jamilus Said, S. Pd
Comments
Post a Comment